Erwin Basrin
Antara 1853 dan 1864, buruh lepas di Jawa yang bekerja atas kemauan sendiri dibayar 20 sen sehari. Di beberapa keresidenan upahnya bisa 50 sen. Di Priangan, penanam kopi menerima 3,5 sen. Angka itu tidak bergerak selama dua belas tahun.
Kopinya sendiri laku mahal. Satu pikul, sekitar 62,5 kilogram, terjual 40 gulden di pasar. Penanamnya dibayar 6,5 gulden. Selisih 33,5 gulden masuk kas pemerintah kolonial. Dan itu belum bagian yang paling ganjil. Penanam tidak menerima sepeser pun untuk membuka lahan, menanam bibit, dan merawat pohon selama empat tahun pertama sebelum pohon berbuah. Kebun kopi di pegunungan biasanya hanya produktif lima sampai tujuh tahun. Setelah itu ditinggalkan, dan seluruh pekerjaan pembukaan lahan diulang di tempat baru.
Angka-angka ini datang dari riset panjang Jan Breman tentang sistem Priangan, hasil membongkar arsip di Den Haag dan Jakarta selama hampir empat puluh tahun. Besar kecilnya angka itu sendiri sebetulnya bukan bagian yang paling menarik. Yang menarik pertanyaan sesudahnya. Bagaimana sistem semacam ini bisa jalan seratus lima puluh tahun, dan siapa saja yang harus ikut menjalankannya supaya tetap jalan.
Kopi bukan tanaman asli Jawa. Bibitnya datang dari pantai Malabar di India menjelang akhir abad ketujuh belas. Beberapa pejabat tinggi VOC menanamnya di kebun pribadi. Pada 1706 sampel biji dikirim ke Amsterdam, dan direksi VOC di sana menyarankan agar kopi ditanam di Jawa.
Percobaan pertama gagal. Gubernur Jenderal Van Hoorn membagikan bibit kepada para kepala di dataran pantai antara Batavia dan Cirebon pada akhir 1707. Kopi tidak tumbuh baik di dataran rendah. Bibit lalu dipindahkan ke perbukitan Krawang, kemudian ke tanah yang lebih tinggi lagi. Di sana kopi cocok.
Pengiriman pertama datang pada 1711. Bupati Cianjur mengirim hampir seratus pon biji kopi ke VOC dan menerima 50 gulden per pikul. Harganya wajar, sedikit di bawah harga pasar Belanda. Bupati-bupati Priangan lain ikut menanam. Kopi memang cocok untuk mereka: tidak butuh modal, tidak butuh alat mahal, dan tidak butuh pengetahuan khusus.
Uangnya besar. Ketika bupati Cianjur meninggal pada 1726, ia meninggalkan kekayaan 26.000 rijksdaalder, lengkap dengan bunga. Kepala Kampongbaru bahkan punya piutang 32.000 rijksdaalder pada VOC, ditambah tanah dan bangunan di sekitar Batavia. Pada 1726 VOC menguasai setengah sampai tiga perempat perdagangan kopi dunia, yang waktu itu masih kecil. Separuh pasokannya dari Priangan.
Jadi lima belas tahun pertama, hubungan itu masih dagang. Ada harga, ada tawar-menawar, dan sebagian uangnya sampai ke bawah.
Perubahan datang cepat. Pada 1723 VOC melarang penjualan kopi ke pedagang swasta. Kopi masuk monopoli. Negosiasi harga dan jumlah dengan para kepala berhenti. Yang berlaku sekarang penyerahan wajib.
Tiga tahun kemudian datang pukulan besar. Direksi VOC di Amsterdam khawatir para penanam jadi terlalu kaya dan bisa memakai uangnya untuk membeli senjata. Kecurigaan ini muncul bersamaan dengan keraguan atas loyalitas para bupati. Harga langsung dipotong setengah. Setelah ditimbang lagi, potongan itu dianggap masih kurang. Pada 1726 Gubernur Jenderal memutuskan bahwa lima rijksdaalder per pikul sudah cukup, turun dari 21. Alasan resminya: VOC sedang kekurangan uang tunai, dan lagi pula kopi itu hanya menggantikan sepersepuluh hasil panen yang memang jadi hak VOC sebagai pemilik tanah.
Reaksinya keras. Beberapa bulan setelah pemotongan harga, bupati Cianjur, pemasok terbesar, dibunuh. Dia satu-satunya kepala di Priangan yang dibunuh oleh orang-orangnya sendiri. Belakangan beredar cerita bahwa pelakunya kekasih cemburu salah satu istrinya. Versi yang lebih masuk akal: pelakunya seorang kepala rendahan yang punya utang padanya.
Yang lebih merisaukan VOC bukan pembunuhan itu, tapi kebun. Di banyak tempat petani mencabut dan merusak bibit kopi muda. Residen Cirebon mengeluh pada 1726 bahwa kebun kopi dibiarkan terbengkalai dan ditumbuhi semak. Buruh dari dataran pantai Cirebon yang selama beberapa tahun datang memanen mulai pulang dan tidak kembali. Di Cianjur dan Kampongbaru, dua pusat produksi utama saat itu, kerusakannya begitu besar sehingga butuh lebih dari enam puluh tahun untuk memulihkan produksi ke tingkat sebelumnya.
Fakta ini penting karena membuktikan satu hal: sebelum 1726, sebagian uang kopi memang sampai ke petani. Kalau tidak, mereka tidak akan bereaksi sekeras itu pada pemotongan harga.
VOC menyimpulkan hal lain. Batavia memerintahkan agar "orang-orang malas" itu didorong kembali bekerja, dan menyalahkan para kepala pribumi. Menurut versi ini, masalahnya bukan harga yang terlalu rendah, tapi kepala yang tidak meneruskan uang ke penanam. Solusinya: pengawas Eropa.
Pada 1729 Residen Cirebon memerintahkan semua rumah tangga Priangan di wilayahnya menanam sepuluh pohon kopi baru setiap tahun. Bupati Cianjur, Kampongbaru, dan Djatinegara melapor bahwa mereka harus memakai cara yang makin keras untuk membuat petani mau menanam. Mereka meminta harga dinaikkan. Kalau tidak, kata mereka, kopi akan habis dengan sendirinya.
Permintaan itu ditolak. Kekerasan yang lebih besar ternyata bekerja. Panen 1735 melonjak begitu tinggi sampai VOC menyuruh para bupati berhenti menanam pohon baru dan mencabut pohon-pohon tua. Alasannya sederhana: tanahnya bukan milik petani, pohonnya milik VOC, jadi VOC berhak menyuruh menebangnya. Direksi di Amsterdam setuju, asal diganti tanaman lain seperti padi dan terutama lada.
Beberapa tahun kemudian pasokan kembali kurang. Perintah dibalik. Tanam lagi. Coba bayangkan ini dari sisi petani. Anda menanam pohon kopi. Bayaran pertama baru datang empat tahun kemudian setelah panen pertama. Lalu datang perintah menebang pohon itu, dan untuk menebang Anda tidak dibayar sama sekali. Beberapa tahun kemudian datang perintah menanam lagi. Menolak menambah atau mengurangi jumlah pohon dihukum berat, dan ada inspeksi untuk memastikan perintah dijalankan.
Menjelang akhir abad kedelapan belas keluar instruksi baru: setiap penanam harus memelihara seribu pohon. Angka itu ditetapkan dari Batavia untuk mengejar permintaan pasar dunia, tanpa perhitungan sama sekali berapa tenaga kerja yang dibutuhkan. Pada 1834 jumlah pohon per rumah tangga di Priangan memang sudah lewat seribu. Untuk mengurus sebanyak itu, kepala rumah tangga laki-laki saja tidak cukup. Perempuan dan anak-anak ikut turun. Ada instruksi yang menyuruh perempuan menyingsingkan sarung mereka di sela kaki supaya bisa bekerja.
Di sinilah sistem Priangan berbeda dari daerah lain di Jawa. VOC tidak membangun birokrasi sendiri di pedalaman Sunda. Terlalu mahal. Yang dilakukan adalah menempatkan para bupati sebagai penguasa, lalu mengikat petani dalam hubungan kewajiban kepada bupati itu. VOC cukup berurusan dengan segelintir orang di puncak. Biaya administrasinya kecil sekali.
Cara ini bertahan setelah VOC bangkrut, dan terus dipakai negara kolonial awal sampai jauh ke abad kesembilan belas. Di bagian lain Jawa, pemerintah kolonial sudah menjadikan desa sebagai unit pengelolaan sejak awal abad kesembilan belas. Di Priangan, bupati tetap jadi perantara sampai 1870.
Pembenarannya selalu sama: ini cuma meneruskan kewajiban yang sudah ada sejak dulu kala. Breman membantah ini dengan tegas. Kekuasaan para bupati Priangan justru dibesarkan oleh kolonial, bukan diwarisi. Memberi mereka wewenang lebih besar dari yang pernah mereka punya adalah cara paling murah untuk menjamin setoran kopi. Yang sering disebut lembaga tradisional sebetulnya lahir dari peraturan dan instruksi yang turun dari atas.
Hasilnya bisa ditebak. Bupati punya kepentingan sendiri. Salah satunya menyembunyikan jumlah penduduk. Kepadatan penduduk Priangan yang tercatat rendah dan tumbuh lambat sebagian besar karena rumah tangga sengaja tidak didaftarkan. Ketika penduduk tercatat naik dari 998.777 pada 1871 menjadi 2.187.236 pada 1900, itu lebih menunjukkan jangkauan aparat kolonial yang membaik daripada ledakan kelahiran.
Beban petani Priangan tidak berhenti di kopi. Pertama, kerja kebun kopi. Pada 1834 pekerjaan ini memakan 225 hari setahun, dibayar kurang dari lima sen sehari. Kebun besar terletak di pegunungan, jauh dari kampung. Van Sevenhoven, Direktur Kultur waktu itu, menulis surat pada 1835 menggambarkan penanam kopi yang harus tinggal berhari-hari di gubuk daun di gunung, pakaian tipis, makanan seadanya, udara lembap, hujan terus, kedinginan, jauh dari rumah. Dia menegaskan itu bukan gambaran yang dilebih-lebihkan. Permintaannya agar harga dinaikkan ditolak mentah-mentah.
Kedua, rodi untuk pemerintah. Jaga malam, angkut barang, kerja bangunan, dan melayani kebutuhan pejabat tinggi dan rendah termasuk keperluan upacara mereka. Ini memakan setidaknya satu hari seminggu.
Ketiga, seperlima hasil panen padi diserahkan ke kepala setempat dan kalangan agama. Angka ini penting. Sampai awal abad kesembilan belas, di bagian Priangan yang dulu di bawah Cirebon, setoran padi hanya seperdua puluh. Naik empat kali lipat. Kalau semua digabung, kewajiban ini memakan lebih dari separuh tahun kerja petani.
Ada satu argumen tandingan yang sering dipakai untuk membela sistem ini: petani Priangan dibebaskan dari landrente. Betul. Tapi seperlima padi yang mereka serahkan ke bupati lebih besar nilainya daripada landrente yang dibayar petani di keresidenan lain. Jadi bebas pajak tanah bukan keringanan. Itu hanya perpindahan penerima.
Ada lagi yang jarang disebut. Priangan ditutup dari dunia luar. Pedagang Cina dilarang masuk, ekspor kopi di luar jalur resmi diberantas. Alasan resminya melindungi kesederhanaan hidup orang gunung. Alasan sebenarnya menjaga agar tenaga kerja mereka tidak terpakai untuk hal lain. Akibatnya harga kebutuhan pokok di Priangan lebih mahal daripada di tempat lain di Jawa, sementara upahnya paling rendah.
Tahun 1830 Johannes van den Bosch memulai cultuurstelsel. Biasanya sistem Priangan disebut cikal bakal tanam paksa. Breman membalik urutannya. Yang lahir di pedalaman Batavia pada awal abad kedelapan belas justru berkembang jadi pola yang seratus tahun kemudian dipakai untuk memaksa sebagian besar penduduk Jawa bekerja demi kepentingan negeri induk.
Kopi adalah tulang punggungnya, bukan gula. Ini sering terbalik dalam ingatan umum. Pada 1850, 56 persen petani Jawa ditugaskan menanam kopi secara paksa. Yang menanam tebu 21 persen. Kopi menghasilkan empat perlima keuntungan kolonial. Petani kopi juga sudah menjalani sistem itu lebih dari seratus tahun sebelum petani dataran rendah kenal tanam paksa tebu.
Satu mekanisme baru yang efektif adalah cultuurprocenten, komisi kultur. Pejabat Eropa dan kepala pribumi mendapat persentase dari nilai penjualan hasil panen, di atas gaji mereka. Efeknya langsung terlihat. Antara 1833 dan 1840 penanaman kopi meledak. Sebanyak 330 juta pohon tambahan ditanam dalam periode itu.
Komisi ini juga memindahkan tekanan ke bawah dengan rapi. Pejabat yang ingin komisinya besar akan menekan kepala di bawahnya. Kepala akan menekan petani. Tidak ada yang di rantai itu berkepentingan menurunkan target.
Angka produksi juga tidak selalu jujur. Ketika W.A. Nagel jadi Asisten Residen Bandung, dia menghapus satu juta pohon dari catatan karena pohon-pohon itu tidak pernah ada. Padahal total pohon di Bandung tahun 1827 kurang dari enam juta. Artinya seperenam catatan itu fiktif. Setelah pembersihan, dalam tujuh tahun jumlahnya naik jadi hampir 24 juta pohon.
Antara 1831 dan 1866, pemerintah Hindia Belanda mengirim sekitar 500 juta gulden ke negeri induk. Breman menyebut ini perkiraan konservatif. Studi lain menyebut angka lebih besar.
Sebagian dipakai melunasi utang negara. Sebagian lagi membiayai pembangunan infrastruktur di Belanda, termasuk jaringan rel kereta api. Sisanya menutup lubang yang muncul karena kelas menengah atas Belanda dibebaskan dari pajak penghasilan.
Di luar itu masih ada aliran pribadi: laba, tabungan, hasil penjualan aset, dan komisi kultur yang dibawa pulang para pekebun, pedagang, dan pegawai kolonial.
Ada satu catatan kaki dalam buku Breman yang sulit dilupakan. Surplus dari kerja tidak bebas di Hindia Belanda juga dipakai untuk membeli kebebasan budak di Hindia Barat pada 1863. Pemilik perkebunan di Suriname dibayar 300 gulden per budak sebagai ganti rugi kehilangan properti. Pembebasan sekitar 33.000 budak menghabiskan kurang dari sepuluh juta gulden. Para budak sendiri tidak menerima ganti rugi apa pun.
Jadi kerja paksa di satu koloni membiayai penghapusan perbudakan di koloni lain, dan uangnya masuk ke kantong pemilik budak.
Ukuran lain menunjukkan seberapa besar ketergantungan Belanda. Pada dua puluh tahun pertama cultuurstelsel, kiriman dari koloni menyumbang kurang dari seperlima pendapatan nasional Belanda. Pada 1850-an angkanya hampir sepertiga. Negarawan senior Jean Chretien Baud menyebut Jawa sebagai gabus yang menahan ekonomi Belanda supaya tidak tenggelam. Itu kalimatnya sendiri, bukan tafsir sejarawan. Ini juga menjelaskan kenapa sistem itu begitu lama dihapus meski kritiknya sudah keras.
Baud pula yang menolak menaikkan upah penanam kopi Priangan. Argumennya lugas: kenapa membayar lebih mahal untuk sesuatu yang bisa didapat semurah ini.
Ini bagian yang paling sering salah dibaca. Laporan kolonial menggambarkan orang Sunda sebagai penurut, sabar, dan menerima nasib. Sejarawan belakangan mengulangi gambaran itu, lalu heran kenapa beban seberat itu tidak melahirkan pemberontakan besar. Breman menolak kesimpulan ini.
Perlawanan memang jarang terbuka. Tapi terjadi terus-menerus, dan berhasil.
Di Sukapura, petani membunuh bibit kopi muda dengan menyiramkan air mendidih. Di Garut, seorang controleur pernah memanggil prajurit untuk memaksa petani memetik kopi dengan ujung bayonet. Controleur di Blubur mengakui kebencian pada kopi luas sekali, tapi tidak bisa dibuktikan dengan data karena orang terlalu takut menunjukkan perasaan sebenarnya.
Laporan kopi 1870-71 mencatat daftar sabotase yang dilaporkan controleur Sukabumi. Merawat kebun asal-asalan meski sudah berkali-kali diperintah lebih rapi. Melukai batang pohon dengan pacul, padahal ada perintah menjaga jarak satu kaki dari batang. Memetik dan mengangkut buah dengan sembrono sehingga buah mentah berserakan di kebun dan di jalan, sementara buah matang yang sudah kering dibiarkan menggantung di pohon.
Ada juga yang lebih berani. Saat antrean di gudang terlalu panjang, petani nyaris membuang muatan kopi mereka ke jurang, dan pengawas kesulitan mencegahnya.
Bentuk protes paling klasik adalah kabur. Meninggalkan tanah dan pindah. Ini muncul sejak abad kedelapan belas dan terus dilaporkan sampai pertengahan abad kesembilan belas. Petani yang tinggal lalu harus menanggung beban yang ditinggalkan.
Hukumannya keras. Sebuah penyelidikan yang diperintahkan Jaksa Agung Mahkamah Agung Hindia Belanda pada 1840 memperlihatkan berbagai cara pemerintah kolonial mendisiplinkan kepala desa: teguran, penahanan, kerja paksa, pemecatan, dan cambuk. Di lima dari tujuh belas keresidenan yang dilaporkan, termasuk Priangan, cambuk adalah alat hukum biasa. Satu Residen melaporkan sekitar seribu kepala desa dihukum di wilayahnya antara 1836 dan 1840, dan pada 1840 saja ada 15 sampai 20 hukuman cambuk yang dijatuhkan di kebun kopi dan ladang tebu. Van Deventer mencatat ada kasus orang dicambuk dua puluh kali dan tidak selamat.
Kesimpulan Breman soal ini tegas dan berbeda dari arus utama. Cultuurstelsel runtuh bukan karena tekanan dari luar, bukan karena lobi liberal di Belanda, dan bukan karena keuntungannya menurun. Keuntungannya justru naik. Sistem itu runtuh karena digerogoti dari dalam dan dari bawah. Pada pertengahan abad kesembilan belas, pemerintah tidak lagi sanggup mempertahankan tingkat produksi kopi di Priangan, apalagi menaikkannya. Pohon makin banyak, buahnya makin sedikit.
Sistem sekeras ini butuh pembenaran. Pembenarannya konsisten selama seratus lima puluh tahun: orang pribumi malas, tidak punya dorongan ekonomi, dan tidak akan maju kalau tidak dipaksa.
Frederik de Haan, arsiparis kolonial yang menyusun empat jilid sejarah Priangan sekitar 2.500 halaman pada 1910-1912, mencatat hampir semua penyalahgunaan kekuasaan pejabat VOC. Dia tidak menyembunyikannya. Tapi kesimpulan akhirnya tetap membela sistem. Menurut De Haan, tangan keras memang menimbulkan penderitaan, tapi itu perlu untuk menanamkan disiplin ekonomi yang tidak dimiliki orang Sunda. Selisih antara kerja berat dan laba besar, tulisnya, sebetulnya hanya soal waktu yang hilang, dan waktu itu toh akan dipakai bermalas-malasan.
Di bagian lain De Haan menulis dengan nada rasial yang telanjang, menyebut orang Sunda sebagai bangsa tanpa sumsum yang diciptakan sebagai penebang kayu dan pengangkut air untuk ras yang lebih kuat. Yang penting dicatat: ini ditulis pada 1910, dan ditulis oleh orang yang tahu persis isi arsipnya.
Gagasan ini punya nama resmi: mise en valeur. Wilayah jajahan harus diberi nilai oleh penguasa asing karena penduduknya tidak akan melakukannya sendiri. Kebebasan pribumi harus ditunda dulu demi kemajuan mereka sendiri.
Van den Bosch, perancang cultuurstelsel, sebelumnya merancang koloni kemiskinan di Belanda untuk mendisiplinkan orang miskin di sana. Sejarawan Albert Schrauwers pernah menyandingkan dua proyek ini. Tapi Schrauwers sendiri berhenti di titik penting: metodenya mirip, tujuannya berbeda total. Di Belanda para penghuni koloni kemiskinan punya jalan keluar dan bisa naik kelas. Di Jawa di bawah cultuurstelsel, jalan itu tidak ada.
Dari sini lahir warisan intelektual yang lebih panjang umur. Pada 1910 Julius Herman Boeke merumuskan teori dualisme ekonomi, yang menyatakan bahwa kebutuhan orang Timur yang terbatas bukan kondisi sementara melainkan sifat permanen. Setelah dekolonisasi, logika serupa muncul lagi dalam studi yang menjelaskan keterbelakangan negara miskin lewat faktor internal, bukan eksternal. Cara berpikirnya sama: kalau korban tidak maju, salahkan cacat korban.
Sejak 1970-an muncul tafsir baru yang lebih lunak terhadap cultuurstelsel. Robert van Niel, Cees Fasseur, dan Robert Elson adalah nama-nama utamanya.
Ketiganya sepakat bahwa bagian terbesar keuntungan mengalir ke Belanda. Tapi ketiganya juga menyimpulkan bahwa kenaikan produksi lebih banyak menguntungkan daripada merugikan petani Jawa. Van Niel menulis bahwa kemakmuran materiil di desa Jawa pada masa cultuurstelsel lebih tinggi daripada sesudahnya. Fasseur menghitung bahwa upah yang dibayarkan lebih besar daripada landrente yang dipungut, sehingga daya beli rakyat naik. Elson menyimpulkan bahwa tanam paksa justru menciptakan tingkat kemakmuran umum yang sebelumnya tidak dikenal.
Breman membantah pada beberapa titik sekaligus. Soal sumber, Fasseur secara terbuka memilih memakai sudut pandang pembuat kebijakan, bukan sudut pandang penduduk. Van Niel berpendapat variasi lokal terlalu besar untuk digeneralisasi. Akibatnya pembaca kedua penulis ini nyaris tidak tahu apa yang terjadi di lantai kerja. Kritik serupa datang dari sejarawan lain, G. Roger Knight, yang menilai Elson terlalu percaya pada arsip kolonial dan memperlakukan data pejabat pertengahan abad kesembilan belas seolah bebas nilai.
Soal komoditas, Van Niel dan Fasseur lebih banyak membahas tebu daripada kopi. Padahal kopi jauh lebih besar, baik dari sisi pemasukan negara maupun dari jumlah rumah tangga yang terlibat. Antara 1840 dan 1860, rumah tangga yang mengurus kopi dua setengah sampai tiga kali lipat dibanding yang mengurus tebu.
Yang paling telak soal daya beli. Laporan keresidenan berulang kali mencatat rendahnya peredaran uang di ekonomi petani Priangan. Wajar, karena upahnya hanya beberapa sen sehari. Fasseur mengakui penanam Priangan dibayar jauh lebih rendah daripada di tempat lain, lalu menyebut itu terkompensasi oleh pembebasan landrente. Dia melewatkan seperlima padi yang tetap harus diserahkan ke bupati. Kalau angka itu dimasukkan, kompensasinya hilang.
Ada satu poin lagi yang layak disorot. Elson mengakui perempuan dan anak-anak dikerahkan besar-besaran dalam tanam paksa, tapi menilai beban tambahan itu punya efek emansipatoris karena mengeluarkan perempuan dari lingkup rumah tangga. Breman menjawab pendek: apakah kesimpulan itu juga berlaku untuk ledakan pekerja anak.
Sistem Priangan dihapus pada 1870. Tapi penghapusannya berantakan dan tidak transparan. Laporan komisaris pemerintah Otto van Rees pada 1867 adalah dokumen kuncinya. Van Rees menyimpulkan harga kopi untuk penanam Priangan harus segera dinaikkan setara keresidenan lain. Dia juga merinci seluruh setoran penduduk Priangan dalam uang, barang, dan tenaga. Laporan itu tidak pernah dibuka ke publik selama masa kolonial. Hanya lingkaran kecil pembuat kebijakan yang boleh membacanya.
Reformasi 1872 memang meringankan sebagian beban. Harga setor dinaikkan bertahap. Kebun kopi dipindahkan mendekati permukiman, kembali ke pola awal abad kedelapan belas. Kewajiban menanam pohon baru dipangkas jadi maksimal 50 pohon setahun, pengakuan terlambat bahwa norma seribu pohon yang ditetapkan seabad sebelumnya memang mustahil. Gudang penyetoran diperbanyak supaya perjalanan tidak terlalu jauh.
Hasilnya tetap gagal. Pada 1879-1883, rumah tangga penanam kopi masih menerima tiga setengah sen sehari atau kurang.
Sementara itu, Undang-Undang Agraria 1870 menutup pintu yang lain. Tanah yang dianggap belum digarap dinyatakan milik negara, lalu disewakan jangka panjang kepada perusahaan Barat dengan syarat sangat lunak. Perkebunan swasta akhirnya menguasai lahan jauh lebih luas daripada kebun kopi pemerintah yang mana pun.
Jadi apa yang berubah bagi orang Priangan? Bentuk kerjanya. Buruh wajib berubah jadi kuli lepas. Sistem pas yang membatasi perpindahan dihapus, jadi orang boleh pergi ke mana saja. Petani kecil yang tanahnya tidak cukup untuk makan harus mencari upahan tambahan.
Kebebasan bergerak bertambah. Pendapatan tidak. Pembangunan jalan, rel kereta, perdagangan, dan industri memang membuka banyak pekerjaan. Tapi orang Sunda mengisi lapisan paling bawah pasar kerja baru itu: pekerjaan kasar, tidak tetap, upah kecil dan tidak teratur. Keuntungan dari pembukaan wilayah dinikmati terutama oleh yang membukanya. Ketimpangan yang lama tetap utuh, dan tercatat rapi dalam serangkaian laporan Onderzoek naar de Mindere Welvaart pada awal abad kedua puluh.
Kelas atas desa selamat, bahkan menguat. Petani pemilik tanah luas punya hubungan dekat dengan bupati, sehingga bisa menghindari kerja kebun dan rodi berat. Setelah kerja paksa dihapus, posisi mereka justru makin kuat karena mereka sudah memegang bagian terbesar tanah garapan. Beberapa dari mereka membungkus kemakmuran itu dengan kesalehan, dan dari situ memperoleh wibawa yang justru membuat mereka berhadapan dengan pemerintah kolonial, bukan bersekutu dengannya.
Yang tidak selamat adalah lapisan bawah. Kerja paksa selama seratus lima puluh tahun paling berat ditanggung oleh petani miskin tanah dan petani tanpa tanah, bukan oleh pemilik tanah. Pemilik tanah besar bisa membeli kebebasan dari kewajiban, cukup dengan mengirim buruh tani atau penggarapnya sebagai pengganti.
Kerja paksa di Priangan bukan sisa feodalisme yang kebetulan dimanfaatkan penjajah. Kewajiban itu sebagian besar diciptakan, dinaikkan, dan dilembagakan oleh kekuasaan kolonial, lalu diberi label tradisi supaya tampak wajar. Begitu sesuatu disebut adat, pertanyaan tentang siapa yang untung jadi tidak perlu diajukan lagi. Itu fungsi labelnya.
Yang juga mengubah cara saya membaca: sistem paling awet bukan yang paling brutal, tapi yang paling murah. VOC dan negara kolonial awal bertahan seratus lima puluh tahun di Priangan justru karena tidak perlu membangun aparat sendiri. Mereka cukup membayar komisi ke lapisan perantara. Selama perantara punya alasan menekan ke bawah, pusat tidak usah hadir. Yang paling banyak dihukum cambuk pun kepala desa, bukan orang Belanda.
Dan ini yang paling mudah terlewat. Arsip kolonial mencatat kepatuhan karena ditulis oleh orang yang pekerjaannya melaporkan kepatuhan. Controleur di Blubur sudah bilang terus terang: kebencian itu ada, tapi tidak bisa dibuktikan dengan data, karena orang terlalu takut menunjukkannya. Yang tercatat sebagai kemalasan sering kali penolakan. Yang tercatat sebagai kelalaian sering kali sabotase. Sejarawan yang membaca arsip itu tanpa curiga akan pulang dengan kesimpulan bahwa rakyat menerima nasibnya.
Mesin kopi itu akhirnya berhenti. Bukan karena Belanda berubah pikiran, dan bukan karena keuntungannya menipis. Berhenti karena orang-orang yang menjalankannya berhenti menjalankannya dengan benar. Tiga setengah sen sehari bisa bertahan dua belas tahun, tapi tidak selamanya.
Catatan sumber
Seluruh angka, nama, dan peristiwa dalam esai ini bersumber dari Jan Breman, Mobilizing Labour for the Global Coffee Market: Profits From an Unfree Work Regime in Colonial Java (Amsterdam University Press, 2015). Edisi Belandanya terbit lebih dulu pada 2010 dengan judul Koloniaal profijt van onvrije arbeid. Edisi Indonesianya terbit pada 2014 lewat Yayasan Pustaka Obor Jakarta dengan judul Keuntungan kolonial dan kerja paksa: sistem Priangan dari tanam paksa kopi di Jawa, 1720-1870.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar