Hak yang Tidak Bisa Ditawar: Mengapa Negara Harus Tunduk pada Hak Warga, Bukan Sebaliknya

 

Bayangkan pemerintah mengeluarkan satu aturan baru. Aturan itu menguntungkan banyak orang. Kota jadi lebih rapi, anggaran lebih sehat, mayoritas warga senang. Tapi aturan yang sama merugikan Anda secara langsung. Anda kehilangan sesuatu yang penting, entah kebebasan menyuarakan pendapat, entah kesempatan yang selama ini terbuka. Muncul satu pertanyaan yang sederhana tapi tidak mudah dijawab. Bolehkah negara mengorbankan Anda demi keuntungan orang banyak?

Ronald Dworkin menjawab tegas. Tidak boleh, setidaknya tidak selalu. Jawaban itu menjadi inti dari salah satu buku filsafat hukum paling berpengaruh, Taking Rights Seriously, yang terbit pertama kali pada 1977. Buku ini menantang cara berpikir yang saat itu dominan. Gagasannya masih dipakai orang sampai sekarang untuk berdebat soal hak asasi, keadilan, dan tugas seorang hakim.

Tulisan ini menjelaskan ide-ide utama Dworkin dengan bahasa sehari-hari. Anda tidak perlu latar belakang hukum untuk mengikutinya.

Kita sering memakai kata hak tanpa memikirkan artinya. Dworkin memberi definisi yang tajam. Menurut dia, hak individu adalah semacam kartu truf yang dipegang warga. Dalam permainan kartu, kartu truf mengalahkan kartu biasa, sekuat apa pun kartu biasa itu. Begitu juga hak.

Dworkin menulis bahwa seseorang punya hak ketika suatu tujuan bersama bukan alasan yang cukup untuk menolak apa yang ia inginkan, atau untuk menimpakan kerugian kepadanya. Perhatikan kalimat bukan alasan yang cukup. Di sinilah letak kekuatannya. Kalau sesuatu benar-benar hak Anda, pemerintah tidak bisa mencabutnya hanya dengan berkata ini demi kepentingan umum.

Jadi hak bukan hadiah dari negara. Hak justru membatasi apa yang boleh dilakukan negara terhadap Anda.

Untuk paham posisi Dworkin, kita perlu tahu apa yang ia lawan. Lawannya adalah cara berpikir utilitarian. Inti utilitarianisme kira-kira begini. Aturan yang baik adalah aturan yang menghasilkan kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbanyak.

Terdengar masuk akal. Masalahnya, logika ini bisa dipakai untuk menindas. Kalau yang dihitung hanya jumlah total kebahagiaan, maka merugikan satu orang atau satu kelompok kecil jadi sah asalkan mayoritas untung.

Dworkin menolak jalan pikiran itu. Baginya, sistem hukum tidak boleh disusun semata karena menghasilkan keuntungan terbesar bagi terbanyak. Ada individu yang harus dilindungi lebih dulu. Hak justru ada untuk mencegah kebutuhan dan kepentingan seseorang dikorbankan hanya atas nama kesejahteraan bersama. Inilah yang menempatkan Dworkin di barisan pemikir anti-utilitarian.

Kalau hak begitu kuat, dari mana asalnya? Dworkin tidak menyandarkan hak pada kelahiran, kekayaan, atau prestasi. Ia menyandarkannya pada dua hal, yaitu martabat manusia dan kesetaraan politik.

Menurut Dworkin, setiap orang berhak diperlakukan sebagai manusia yang punya martabat, dan setiap orang berhak atas perhatian serta rasa hormat yang setara. Hak ini melekat pada kita bukan karena kita hebat, tapi semata karena kita manusia yang mampu membuat rencana hidup dan punya rasa keadilan.

Ada kaitan menarik di sini. Punya hak dan punya harga diri saling terhubung. Orang yang sadar dirinya pemegang hak bisa memandang orang lain sebagai setara. Sebaliknya, kalau seseorang tidak dianggap sebagai pemilik hak, sebagian martabatnya ikut hilang. Karena itu, menurut cara pandang ini, membuang gagasan hak sama saja dengan membuang penghormatan terhadap manusia.

Di titik ini Dworkin mengambil posisi yang mengejutkan banyak orang. Banyak pemikir menganggap hak yang paling mendasar adalah kebebasan. Kaum libertarian bahkan menganggap kebebasan sebagai satu-satunya hak. Dworkin tidak setuju.

Menurut dia, tidak ada hak umum atas kebebasan. Alasannya, kita memang tidak bebas melakukan apa saja, dan tidak ada yang menganggap kita seharusnya bebas melakukan apa saja. Yang benar-benar mendasar, kata Dworkin, adalah hak atas perhatian dan rasa hormat yang setara.

Hak dasar ini punya dua tafsir, dan bedanya penting. Tafsir pertama adalah hak atas perlakuan yang sama. Ini soal mendapat pembagian barang atau kesempatan yang sama seperti orang lain. Tafsir kedua adalah hak untuk diperlakukan sebagai orang yang setara. Ini bukan soal mendapat bagian yang persis sama, melainkan soal diperhitungkan dengan perhatian dan hormat yang setara ketika negara memutuskan bagaimana barang dan kesempatan itu dibagi.

Dworkin memilih yang kedua sebagai yang paling mendasar. Hak atas perlakuan yang sama hanya berlaku kalau ia mengalir dari hak yang lebih dasar tadi. Perbedaan halus ini nanti sangat menentukan ketika ia membahas kebijakan yang kontroversial.

Bagian ini mungkin sumbangan Dworkin yang paling terkenal. Ia bicara soal cara hakim berpikir.

Kebanyakan kasus mudah. Undang-undang jelas, ada aturan yang pas, hakim tinggal menerapkannya. Yang menarik perhatian Dworkin adalah kasus sulit, yaitu ketika undang-undang kabur, ketika aturan bertabrakan, atau ketika belum ada aturan yang benar-benar cocok.

Apa yang harus dilakukan hakim dalam kasus seperti itu? Menurut Dworkin, hakim harus menggali lebih dalam. Ia harus mencari prinsip di balik aturan yang ada. Untuk menjelaskan ini, Dworkin membayangkan seorang hakim ideal yang ia beri nama Hercules. Hercules bukan hakim biasa. Ia sanggup menyusun satu rangkaian prinsip yang utuh, yang mampu menjelaskan dan membenarkan hampir semua putusan hukum sebelumnya.

Hercules bekerja dengan dua arah konsistensi. Secara vertikal, ia menata tingkatan otoritas, dari konstitusi di puncak, lalu putusan mahkamah tertinggi, lalu undang-undang, lalu putusan pengadilan biasa. Prinsip di tingkat bawah harus cocok dengan prinsip di tingkat atas. Secara horizontal, prinsip yang dipakai untuk satu putusan harus cocok dengan prinsip yang dipakai untuk putusan lain di tingkat yang sama.

Hasilnya, memutus perkara bukan urusan menebak atau ikut selera pribadi. Memutus perkara adalah mencari putusan yang paling pas dengan keseluruhan bangunan hukum dan prinsip yang menopangnya. Para filsuf menyebut cara berpikir semacam ini teori koherensi.

Dworkin menambahkan satu pembedaan yang tajam, yaitu antara argumen prinsip dan argumen kebijakan.

Argumen kebijakan membenarkan sebuah keputusan dengan menunjuk keuntungan bagi masyarakat secara keseluruhan. Contohnya, aturan ini bagus karena mendorong pertumbuhan ekonomi. Argumen prinsip membenarkan keputusan dengan menunjuk hak seseorang atau kelompok. Contohnya, orang ini menang karena memang itu haknya.

Menurut Dworkin, hakim seharusnya memutus berdasarkan prinsip, bukan kebijakan. Alasannya masuk akal. Keputusan soal kebijakan sebaiknya diambil oleh pejabat yang dipilih rakyat, bukan oleh hakim yang tidak dipilih. Selain itu, kebijakan menimbang akibat di masa depan, sementara hak berpijak pada sesuatu yang sudah melekat pada seseorang. Dengan bertumpu pada prinsip, hakim memutus atas dasar hak salah satu pihak, bukan atas dasar perhitungan untung rugi masyarakat.

Dari sini lahir salah satu klaim Dworkin yang paling banyak diperdebatkan. Ia berpendapat bahwa untuk setiap kasus, termasuk kasus sulit, ada satu jawaban yang benar.

Maksudnya begini. Sebuah pernyataan hukum bisa disebut benar kalau ia lebih cocok dengan teori hukum yang menjelaskan putusan sebelumnya dibanding pernyataan lawannya. Kalau kurang cocok, ia keliru. Jadi walau para hakim berdebat sengit, perbedaan pendapat itu tidak berarti tidak ada jawaban yang benar.

Klaim ini memancing banyak bantahan, dan Dworkin sendiri tahu ini tidak mudah diterima. Tapi maksud utamanya jelas. Hakim tidak boleh cepat menyerah pada anggapan bahwa dalam kasus sulit ia bebas memilih sesuka hati. Ia tetap terikat pada prinsip.

Dworkin juga membahas pembangkangan sipil, dan pembahasannya nyambung langsung dengan gagasan haknya.

Ia bertanya, apakah seseorang pernah punya hak untuk melanggar hukum, dalam arti pemerintah keliru kalau menangkap dan menghukumnya. Jawaban Dworkin, ada, yaitu ketika hukum itu secara keliru melanggar hak orang tersebut terhadap pemerintah. Kalau Anda punya hak moral atas kebebasan bicara, maka Anda punya hak moral untuk melanggar aturan yang sebenarnya tidak berhak dibuat pemerintah, karena aturan itu menabrak hak Anda.

Dworkin juga menegaskan hal yang sering dilupakan. Tidak ada seorang pun yang punya hak agar seluruh hukum ditegakkan tanpa kecuali. Ini koreksi penting bagi mereka yang menganggap hak selalu bisa dikalahkan demi ketertiban.

Tentu ada pertanyaan sulit yang tersisa. Siapa yang menentukan bahwa pemerintah sudah melanggar hak seseorang? Kalau pemerintah yang jadi penentu akhir, kita bisa jatuh ke tirani. Kalau tiap individu yang jadi penentu akhir, kita bisa jatuh ke kekacauan. Dworkin tidak menuntaskan ketegangan ini, dan itu salah satu bagian yang masih terus diperdebatkan.

Dworkin punya pandangan menarik soal cara membaca konstitusi. Ia memakainya untuk membela putusan pengadilan yang progresif pada masanya.

Ia memisahkan dua hal. Pertama, mengikuti teks konstitusi dan maksud para penyusunnya. Kedua, mempersempit hak hanya sebatas yang diakui oleh sekelompok kecil orang pada satu titik waktu di masa lalu. Dworkin bersedia disebut penganut teks yang setia dalam arti pertama, tapi menolak arti kedua.

Ia memberi contoh sederhana dari cara kita mendidik anak. Ketika orang tua mengajari anak untuk tidak bersikap tidak adil, orang tua itu bermaksud membimbing anaknya dengan konsep keadilan, bukan dengan daftar contoh keadilan yang kebetulan ada di kepalanya saat itu. Kalau kelak si anak menemukan bentuk ketidakadilan yang tidak terpikir orang tuanya, prinsipnya tetap berlaku.

Begitu juga konstitusi. Seberapa luas hak kita membentang harus dipandu oleh konsep besar seperti keadilan, kesetaraan, dan larangan kekejaman, bukan sekadar oleh contoh sempit yang ada di benak para penyusun beberapa abad lalu.

Salah satu penerapan teori Dworkin yang paling panas adalah soal diskriminasi terbalik, yang hari ini sering disebut kebijakan afirmatif. Dworkin memakai kasus DeFunis, seorang pelamar sekolah hukum yang merasa dirugikan oleh program yang memberi kesempatan khusus bagi kelompok minoritas.

Dworkin berpendapat program semacam itu tidak melanggar hak individu. Di sini pembedaan tadi bekerja. Menurut Dworkin, seseorang memang punya hak untuk diperlakukan sebagai orang yang setara ketika standar penerimaan disusun dan diterapkan. Tapi ia tidak punya hak atas jatah kursi yang sama persis di sekolah hukum. Setiap standar penerimaan, apa pun bentuknya, pasti merugikan sebagian pelamar. Selama kebijakan itu memberi keuntungan bagi masyarakat yang melampaui kerugiannya, hak untuk diperlakukan setara tidak dilanggar.

Perlu dicatat, banyak orang tidak setuju dengan cara Dworkin di sini. Ada pengkritik yang menilai argumennya justru bertumpu pada perhitungan manfaat, bukan pada hak. Perdebatan soal ini belum selesai sampai hari ini. Bagian ini menunjukkan bahwa teori yang rapi di atas kertas bisa jadi sangat rumit begitu diterapkan pada masalah nyata.

Kenapa buku ini berjudul Taking Rights Seriously, atau menganggap hak secara serius? Karena bagi Dworkin, banyak orang mengaku menghormati hak tapi mencabutnya begitu terasa merepotkan.

Menganggap hak secara serius berarti bersedia membiarkan seorang individu menang, sekalipun mayoritas kehilangan sesuatu. Hak yang bisa dibatalkan kapan saja demi kenyamanan bukanlah hak. Itu cuma izin yang sewaktu-waktu bisa ditarik.

Di situlah kekuatan gagasan Dworkin. Ia mengingatkan bahwa negara yang adil bukan negara yang selalu memuaskan mayoritas, melainkan negara yang tahu batas. Ada hal yang tidak boleh diambil dari seorang warga, betapa pun menggodanya keuntungan yang ditawarkan. Setelah puluhan tahun, pertanyaan yang ia ajukan tetap relevan. Setiap kali kekuasaan berhadapan dengan seorang individu, kita masih perlu bertanya hal yang sama. Apakah kita benar-benar menganggap hak secara serius?