Bagaimana Demokrasi Mati?

 

Selama ini kita membayangkan demokrasi mati dengan cara yang dramatis. Ada tank di jalan. Ada jenderal yang merebut istana. Ada presiden yang ditembak atau diasingkan ke negeri jauh. Kita selalu menyangka ada satu hari yang jelas, satu momen yang bisa kita tunjuk dan kita sebut: di sinilah kebebasan kami berakhir.

Pada 11 September 1973, gambaran itu benar-benar terjadi di Chili. Tengah hari, pesawat tempur melintas di atas Santiago dan menjatuhkan bom ke La Moneda, istana kepresidenan. Presiden Salvador Allende terkepung di dalam. Pasukan penjaga sudah meninggalkannya. Pidato terakhirnya lewat radio dijawab dengan keheningan. Dalam hitungan jam, Allende tewas. Demokrasi Chili mati bersamanya.

Sepanjang Perang Dingin, hampir tiga dari empat demokrasi runtuh dengan pola seperti ini. Argentina, Brasil, Yunani, Nigeria, Thailand, Turki, dan banyak negara lain kehilangan demokrasi lewat kudeta militer. Kematiannya cepat. Kasar. Dan semua orang tahu persis kapan itu terjadi.

Tapi ada cara lain untuk membunuh demokrasi. Caranya jauh lebih pelan. Jauh lebih senyap. Dan justru karena itu, jauh lebih berbahaya. Demokrasi zaman sekarang lebih sering mati bukan di tangan jenderal, melainkan di tangan pemimpin yang dipilih rakyat sendiri.

Lihat Venezuela. Pada 1998, seorang tokoh luar bernama Hugo Chavez memenangi pemilu. Ia berjanji membangun demokrasi yang lebih sejati dan memakai kekayaan minyak untuk rakyat kecil. Ia menang lewat suara rakyat, bukan lewat senjata. Ia menggelar pemilu bebas untuk menyusun konstitusi baru. Ia bahkan sempat digulingkan militer pada 2002, lalu kembali berkuasa dan tampak makin sah di mata pendukungnya.

Baru setelah itu langkahnya berubah. Ia menjegal referendum yang bisa mencopotnya. Ia memasukkan daftar hitam bagi mereka yang menandatangani petisi penurunannya. Ia menjejali Mahkamah Agung dengan orang-orangnya. Ia menutup stasiun televisi besar. Ia memenjarakan dan mengasingkan lawan politik. Ia menghapus batas masa jabatan agar bisa berkuasa tanpa ujung. Semua dilakukan bertahap. Tidak ada satu hari pun yang terasa seperti kudeta.

Pada 2011, sebuah survei meminta warga Venezuela menilai negaranya dari satu sampai sepuluh untuk soal demokrasi. Lebih dari separuh memberi nilai delapan atau lebih tinggi. Mereka belum sadar apa yang sedang terjadi. Inilah yang membuat cara ini begitu menipu. Tidak ada tank. Tidak ada darurat militer. Konstitusi masih berlaku. Koran masih terbit. Orang masih mencoblos. Tapi pelan-pelan, isi demokrasi dikuras habis sampai tinggal kulitnya saja.

Kalau demokrasi bisa mati diam-diam, kita butuh cara untuk mengenali bahaya lebih awal. Bagaimana kita tahu seseorang berpotensi menjadi otoriter sebelum ia berkuasa? Kita tidak bisa menunggu sampai istana dibom, karena dengan model baru ini istana tidak akan pernah dibom.

Ada empat tanda yang patut diwaspadai. Cukup satu saja muncul, kita sudah punya alasan untuk khawatir.

Pertama, menolak aturan main demokrasi. Ia bicara atau bertindak seolah konstitusi boleh dilanggar. Ia mengisyaratkan pemilu bisa dibatalkan, organisasi bisa dibubarkan, atau hak dasar bisa dicabut. Ia menolak menerima hasil pemilu yang sah.

Kedua, menyangkal keabsahan lawan. Ia tidak menganggap lawan sebagai rival biasa, melainkan sebagai pengkhianat, penjahat, atau ancaman bagi keselamatan bangsa. Ia menuding mereka tanpa bukti sebagai antek asing atau musuh negara.

Ketiga, membiarkan atau mendorong kekerasan. Ia punya kaitan dengan kelompok bersenjata atau milisi. Ia memuji kekerasan, atau menolak mengutuk pendukungnya yang berbuat onar.

Keempat, bersedia memangkas kebebasan lawan dan pers. Ia mendukung aturan yang menjerat kritik. Ia mengancam membawa lawan, aktivis, atau wartawan ke pengadilan. Ia memuji negara lain yang menindas kritik.

Tanda-tanda ini sering muncul pada figur populis. Populis adalah tokoh yang mengaku mewakili suara rakyat dan berperang melawan apa yang ia sebut elite busuk. Ia bilang sistem yang ada sudah dibajak dan dicurangi. Ia berjanji mengubur elite itu dan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Pesan ini terdengar menggugah. Tapi sejarah menunjukkan polanya. Di Amerika Latin, dari lima belas presiden terpilih di Bolivia, Ekuador, Peru, dan Venezuela pada 1990 sampai 2012, ada lima yang populis luar. Kelimanya berakhir dengan melemahkan demokrasi.

Di setiap masyarakat, termasuk yang sehat, tokoh demagog akan muncul dari waktu ke waktu. Itu tidak bisa dicegah. Pertanyaan sebenarnya bukan apakah mereka muncul, melainkan apakah ada yang menahan mereka agar tidak sampai berkuasa.

Penahan itu adalah partai politik. Merekalah penjaga gerbang demokrasi. Tugas mereka sederhana tapi berat: menolak menjadikan tokoh ekstrem sebagai calon, menolak beraliansi dengan mereka, dan ketika perlu, bersatu dengan lawan lama demi menghalau ancaman yang lebih besar. Pekerjaan ini butuh keberanian, karena tokoh ekstrem sering populer dan bisa mendatangkan banyak suara.

Amerika Serikat punya pengalaman panjang soal ini. Negara itu pernah melahirkan banyak demagog: Henry Ford, Huey Long, Joseph McCarthy, George Wallace. Sebagian sangat populer. Henry Ford, salah satu orang terkaya di dunia kala itu, sempat punya klub pendukung untuk maju jadi presiden. George Wallace, gubernur segregasionis, pada 1968 disukai sekitar 40 persen warga Amerika. Angka itu setara dengan dukungan untuk tokoh populis mana pun di masa kini.

Tapi tak satu pun dari mereka sampai ke Gedung Putih. Bukan karena rakyat menolak, melainkan karena para pemimpin partai menutup pintu. Di masa itu, calon presiden dipilih oleh sekelompok tokoh partai di ruang tertutup, yang sering disebut ruang penuh asap rokok. Cara itu memang tidak demokratis. Rakyat biasa tidak ikut menentukan. Tapi cara itu punya satu kelebihan: orang-orang partai mengenal para kandidat secara langsung, menilai watak dan kemampuan mereka, lalu menyaring siapa yang terlalu berbahaya.

Lalu sistem itu berubah. Setelah Konvensi Demokrat 1968 yang kacau, muncul desakan agar rakyat punya suara nyata. Reformasi pada awal 1970-an melahirkan sistem pemilihan pendahuluan yang mengikat. Sejak itu, calon presiden ditentukan oleh suara pemilih di tiap negara bagian, bukan lagi oleh tokoh partai di ruang tertutup. Sistem ini jelas lebih demokratis. Tapi ada harga yang tersembunyi. Gerbang penyaring itu melemah. Pintu mulai terbuka untuk orang luar.

Selama puluhan tahun, bahaya itu tidak terlihat. Banyak orang luar mencoba dan gagal, karena memenangi pemilihan pendahuluan tetap butuh uang, liputan media, dan jaringan pendukung di lapangan. Pengaruh para tokoh partai belum benar-benar hilang. Sampai akhirnya datang seorang kandidat yang punya ketenaran sendiri dan liputan media gratis yang melimpah, yang tidak butuh restu siapa pun. Saat itulah gerbang yang sudah lama keropos benar-benar jebol.

Banyak orang yakin demokrasi aman selama konstitusinya kuat. Aturan tertulis, pembagian kekuasaan, dan saling kontrol antarlembaga dianggap cukup untuk menahan pemimpin yang serakah. Tapi anggapan ini keliru. Konstitusi hanyalah kertas. Ia tidak menjalankan dirinya sendiri.

Yang membuat sebuah demokrasi bertahan adalah dua kebiasaan tak tertulis. Keduanya tidak ada dalam undang-undang, tapi tanpa keduanya, aturan tertulis akan berubah menjadi senjata.

Pagar pertama adalah saling mengakui sebagai lawan yang sah. Artinya, selama rival bermain sesuai aturan, kita menerima hak mereka untuk ikut bersaing dan berkuasa. Kita boleh tidak setuju. Kita boleh sangat tidak suka. Tapi kita tidak menganggap mereka pengkhianat atau ancaman yang harus dimusnahkan. Kita menangis saat kalah, tapi kita tidak menganggap kekalahan itu kiamat. Singkatnya, kita sepakat untuk berbeda pendapat.

Ini terdengar biasa, padahal ini penemuan yang luar biasa. Sepanjang sejarah, menentang penguasa sering dianggap pengkhianatan. Bahkan para pendiri Amerika awalnya saling memandang sebagai musuh. Kubu Federalis menuduh kubu Jefferson sebagai antek Prancis. Kubu Jefferson menuduh Federalis hendak mengembalikan kerajaan. Butuh puluhan tahun sampai mereka belajar menjadi rival, bukan musuh. Tanpa pelajaran itu, republik muda itu mungkin sudah pecah sejak dini.

Pagar kedua adalah menahan diri. Artinya, seorang politikus tidak memakai seluruh kewenangannya secara maksimal hanya karena ia bisa. Ada banyak hal yang sah secara hukum, tapi merusak jika benar-benar dilakukan. Menahan diri berarti tidak melakukan semua itu demi menjaga sistem tetap hidup.

Bayangkan demokrasi sebagai permainan yang ingin terus dimainkan. Agar ada babak berikutnya, para pemain tidak boleh melumpuhkan lawan sampai mereka tak mau bermain lagi. Dalam basket jalanan, kita bermain keras, tapi kita tahu kapan tidak boleh terlalu kasar. Kita datang untuk bermain, bukan untuk berkelahi. Dalam politik, ini berarti menghindari taktik licik meski secara teknis dibenarkan aturan.

Dua pagar inilah yang selama hampir seabad menjaga demokrasi Amerika dari pertarungan sampai mati, jenis pertarungan yang menghancurkan demokrasi Eropa pada 1930-an dan Amerika Selatan pada 1970-an. Bukan konstitusinya yang ajaib. Yang menjaga adalah kebiasaan menghormati lawan dan menahan diri.

Pagar pengaman tidak roboh dalam semalam. Ia melapuk pelan-pelan. Di Amerika, proses ini mulai pada 1980-an dan 1990-an, lalu makin cepat pada 2000-an. Salah satu titik balik terjadi ketika satu kubu mulai memperlakukan kubu lain bukan sebagai rival, melainkan sebagai ancaman yang harus dikalahkan dengan cara apa pun.

Politik berubah menjadi semacam perang. Taktik penghadangan di parlemen melonjak. Penyelidikan dipakai sebagai senjata. Pemerintahan ditutup demi memenangi tarik ulur anggaran. Pemakzulan, yang dulu langka dan butuh dukungan lintas partai, berubah menjadi sekadar alat baru dalam perang politik. Sekali kebiasaan menahan diri ditinggalkan, saling kontrol antarlembaga berubah menjadi kebuntuan dan kelumpuhan.

Akar masalahnya lebih dalam dari sekadar perbedaan kebijakan. Yang membelah bukan lagi soal pajak atau anggaran, melainkan soal ras, budaya, dan identitas. Upaya sebuah masyarakat untuk menjadi lebih setara dan lebih beragam memicu reaksi balik yang keras. Ketika perbedaan terasa seperti soal hidup dan mati, lawan berubah menjadi musuh. Dan kalau ada satu pelajaran jelas dari sejarah, polarisasi yang ekstrem bisa membunuh demokrasi.

Penting dicatat satu hal. Tokoh yang sering disorot mungkin mempercepat keruntuhan pagar, tapi ia bukan penyebab utamanya. Pagar itu sudah lama keropos sebelum ia datang. Karena itu, mencopot satu orang saja tidak akan otomatis memulihkan demokrasi. Masalahnya jauh lebih besar dari satu nama.

Para pemimpin terpilih yang ingin berkuasa tanpa batas biasanya memakai resep yang mirip di banyak negara. Resep itu terdiri dari tiga langkah, dan semuanya bisa dibungkus seolah-olah demi kebaikan.

Langkah pertama, menguasai wasit. Pengadilan, badan pemilu, lembaga intelijen, dan kantor etik seharusnya netral. Penguasa yang ingin abadi akan mengisi lembaga-lembaga ini dengan orang-orangnya. Setelah wasit berpihak, ia bisa melanggar aturan tanpa dihukum, sekaligus memakai aturan itu untuk menjerat lawan.

Langkah kedua, menyingkirkan pemain lawan. Tokoh oposisi, pengusaha besar, dan media yang kritis dibeli, ditekan, atau dibungkam. Yang menurut dijinakkan. Yang melawan dililit masalah pajak atau jeratan hukum lain. Tujuannya bukan selalu memenjarakan semua orang, melainkan membuat biaya untuk menentang menjadi terlalu mahal.

Langkah ketiga, mengubah aturan main. Penguasa menulis ulang aturan pemilu, menggambar ulang batas daerah pemilihan, dan mempersulit kelompok tertentu untuk memilih. Lapangan permainan dimiringkan supaya ia tidak mungkin kalah. Semua sering disahkan lewat parlemen dan diterima pengadilan, sehingga tampak legal.

Untuk melihat seperti apa wujud politik tanpa pagar pengaman, tidak perlu jauh-jauh ke negara lain. Negara bagian North Carolina di Amerika sudah memberi gambaran. Negara bagian ini terbelah hampir rata antara dua kubu. Setelah satu partai menguasai parlemen lokal pada 2010, mereka menggambar ulang daerah pemilihan dengan cara yang memusatkan pemilih kulit hitam ke segelintir distrik, sehingga bobot suara mereka melemah. Mereka memperketat syarat identitas pemilih dan memangkas masa pencoblosan, dengan sasaran yang menurut pengadilan banding ditujukan kepada pemilih kulit hitam dengan ketepatan nyaris bedah.

Ketika kubu lawan akhirnya memenangi kursi gubernur pada 2016, parlemen menggelar sidang kilat untuk memangkas kekuasaan gubernur baru sebelum ia menjabat. Mereka mengubah komposisi badan pemilu dan menyusutkan jumlah kursi pengadilan demi mencuri jatah pengangkatan hakim. Sebagian besar manuver ini akhirnya dibatalkan pengadilan. Tapi semua itu menunjukkan satu hal. Ketika rival berubah menjadi musuh, lembaga negara berubah menjadi senjata, dan negara hidup terus-menerus di tepi krisis.

Setelah memetakan bahayanya, muncul pertanyaan yang lebih sulit. Ke mana arah sebuah demokrasi yang pagarnya sudah lapuk?

Kemungkinan pertama, pemulihan cepat. Pemimpin yang membahayakan gagal secara politik, kalah dalam pemilu, atau terpaksa mundur. Publik jijik dengan apa yang terjadi, lalu mendorong reformasi yang memperbaiki kualitas demokrasi. Ini masa depan yang banyak diharapkan. Sayangnya, ini juga yang paling kecil kemungkinannya, karena keropos itu sudah berlangsung jauh sebelum satu orang naik.

Kemungkinan kedua, jauh lebih gelap. Satu kubu terus menang dengan menggalang sentimen kelompok mayoritas yang menyusut. Mereka memakai segala cara legal untuk merancang mayoritas yang awet: memperketat aturan memilih, membersihkan daftar pemilih, dan menghapus aturan yang melindungi minoritas di parlemen. Langkah seperti ini akan memicu perlawanan keras, bahkan bisa berujung kekerasan. Sejarah menunjukkan, kelompok mayoritas yang merasa terancam jarang menyerahkan dominasinya tanpa perlawanan.

Kemungkinan ketiga, dan menurut banyak pengamat paling mungkin terjadi, adalah demokrasi yang terus berjalan tapi tanpa pagar yang kokoh. Polarisasi tetap tajam. Kebiasaan tak tertulis terus dilanggar. Lembaga negara terus dijadikan senjata. Pemimpin yang membahayakan mungkin gagal, tapi kegagalannya tidak menyembuhkan jurang antarkubu. Negara hidup dalam ketegangan permanen, selalu satu langkah dari krisis berikutnya.

Kalau bahayanya sebesar itu, apa yang harus dilakukan? Godaan pertama biasanya adalah melawan dengan cara yang sama kotornya. Kalau lawan melanggar aturan, kenapa kita harus bermain bersih? Bukankah bermain bersih sama saja dengan masuk ring tinju dengan satu tangan terikat?

Logikanya masuk akal, tapi buktinya justru sebaliknya. Melawan dengan cara kotor sering membuat keadaan tambah buruk. Taktik bumi hangus menakuti kelompok moderat, mempersatukan barisan penguasa, dan memberi penguasa alasan untuk menindas lebih keras.

Bandingkan dua kisah. Di Venezuela, oposisi mencoba menjatuhkan Chavez dengan segala cara. Mereka mendukung kudeta militer pada 2002. Kudeta itu gagal dan menghancurkan citra mereka sebagai pembela demokrasi. Mereka menggelar mogok umum berbulan-bulan yang merugikan negara miliaran dolar dan tetap gagal. Mereka memboikot pemilu, yang malah menyerahkan seluruh parlemen kepada kubu Chavez. Ketiga strategi itu bukan hanya gagal menjatuhkan Chavez, tapi juga memberinya alasan untuk membersihkan militer, pengadilan, dan media. Oposisi yang lemah dan kehilangan kepercayaan publik akhirnya tak mampu menahan negaranya jatuh ke otoritarianisme.

Di Kolombia, ceritanya berbeda. Presiden Alvaro Uribe juga mencoba memperbesar kekuasaannya. Ia menyerang kritik sebagai teroris, memata-matai lawan, dan dua kali mencoba mengubah konstitusi agar bisa maju lagi. Tapi oposisi Kolombia tidak pernah mencoba menggulingkannya lewat jalan inkonstitusional. Mereka berjuang lewat parlemen dan pengadilan. Karena itu, Uribe sulit menuding mereka antidemokrasi. Pada 2010, Mahkamah Konstitusi membatalkan upaya Uribe untuk masa jabatan ketiga, dan ia harus mundur setelah dua periode. Pelajarannya jelas. Di mana jalur lembaga masih ada, oposisi harus memakainya.

Perlawanan terhadap penguasa yang membahayakan harus kuat, tapi harus menjaga, bukan melanggar, aturan dan kebiasaan demokrasi.

Pelajaran kedua, jangan berjuang sendirian dalam lingkaran sempit. Koalisi yang paling efektif bukan kumpulan teman sepaham, melainkan persekutuan antara pihak-pihak yang biasanya berbeda, bahkan berseberangan. Bayangkan aktivis progresif bergandengan dengan pengusaha, tokoh agama, dan politikus dari kubu seberang. Mereka mungkin tidak sepaham soal banyak hal. Tapi mereka punya satu kepentingan yang sama: menjaga sistem tetap waras.

Koalisi luas seperti ini punya dua manfaat. Pertama, ia memperkuat barisan pembela demokrasi karena merangkul bagian masyarakat yang jauh lebih luas. Kedua, ia memotong garis pembelahan yang ada. Ketika kita bersekutu dengan orang yang biasanya kita anggap lawan, kita jadi lebih sulit menganggap mereka musuh abadi. Untuk membangun koalisi semacam ini, kita harus bersedia menunda sejenak isu-isu yang kita pegang erat. Ini bukan berarti meninggalkan perjuangan kita, melainkan mencari pijakan moral bersama untuk sementara waktu.

Masalah paling dalam dari demokrasi yang sakit bukanlah satu pemimpin, melainkan polarisasi itu sendiri. Lalu apa yang bisa dilakukan terhadap perpecahan yang begitu dalam?

Chili memberi contoh yang menggugah. Pada 1973, permusuhan tajam antara kubu Sosialis dan Kristen Demokrat ikut menghancurkan demokrasi negara itu dan membuka jalan bagi kediktatoran Pinochet. Permusuhan itu begitu pekat sampai bertahan bertahun-tahun, bahkan ketika kedua kubu sama-sama membenci sang diktator. Seorang pemimpin Sosialis dalam pengasingan bahkan pernah berpura-pura sakit hanya agar tidak perlu berbicara dengan bekas presiden Kristen Demokrat.

Tapi pelan-pelan, para politikus itu mulai bicara lagi. Mereka makan malam bersama. Mereka bertemu dalam kelompok kecil yang awalnya cuma kumpulan santai di rumah-rumah. Dari pertemuan-pertemuan itu, tumbuh kepercayaan di antara orang-orang yang dulu bermusuhan. Pada 1985, berbagai partai berkumpul dan menandatangani kesepakatan untuk transisi menuju demokrasi penuh. Koalisi yang lahir dari situ kemudian menumbangkan Pinochet lewat jajak pendapat pada 1988, lalu memenangi kursi presiden dan memegangnya selama dua dekade.

Mereka mengembangkan gaya pemerintahan yang mereka sebut demokrasi kesepakatan. Presiden berkonsultasi dengan semua partai sebelum mengajukan undang-undang, bahkan dengan partai yang dulu membela kediktatoran. Hasilnya, Chili menjadi salah satu demokrasi paling stabil di Amerika Latin selama tiga dekade berikutnya. Pelajarannya pahit tapi jujur. Kebiasaan baru biasanya hanya lahir setelah para pemimpin menatap jurang dan sadar, kalau mereka tidak menemukan cara mengatasi perpecahan, demokrasi mereka akan mati.

Mengatasi gejala saja tidak cukup. Polarisasi yang membahayakan tumbuh dari dua akar yang dalam: perubahan susunan ras dan agama dalam masyarakat, serta ketimpangan ekonomi yang makin lebar.

Soal yang pertama, ada godaan untuk menyelesaikan perpecahan dengan cara yang salah, yaitu meminggirkan kelompok minoritas agar kelompok mayoritas tidak lagi merasa terancam. Cara ini mungkin meredakan ketegangan, tapi ia mengulangi kesalahan paling memalukan dalam sejarah. Membangun demokrasi yang benar-benar setara untuk semua ras justru merupakan tantangan yang harus dimenangkan, bukan dihindari. Dunia belum pernah berhasil membangun demokrasi banyak etnis tanpa satu kelompok pun yang dominan, di mana kesetaraan politik dan ekonomi benar-benar tercapai. Itulah tantangan besar yang tidak boleh kita tinggalkan.

Soal yang kedua, ketimpangan ekonomi ikut memanaskan perpecahan. Ketika upah sebagian besar orang lama menanjak sementara biaya hidup naik, tumbuh rasa frustrasi yang gampang dipakai untuk mengadu domba. Karena itu, kebijakan yang mengurangi ketimpangan bisa membantu meredakan polarisasi, asalkan dirancang untuk semua orang, bukan hanya untuk yang paling miskin. Program yang dinikmati semua warga, seperti jaminan kesehatan dan pensiun yang luas, cenderung mempersatukan. Program yang hanya menyasar kelompok tertentu cenderung memecah, karena gampang dibingkai dengan tuduhan dan prasangka.

Membandingkan satu negara dengan krisis demokrasi di tempat dan zaman lain memberi satu kesimpulan yang merendahkan hati. Tidak ada bangsa yang benar-benar kebal. Konstitusi yang tua dan kuat sekalipun bisa terkena penyakit yang sama, yang sudah membunuh demokrasi di banyak tempat.

Tapi ada juga sisi yang menghibur. Keruntuhan bukan takdir. Ia bukan sesuatu yang pasti terjadi dan tidak bisa diputar balik. Banyak negara pernah berada di tepi jurang lalu berhasil menarik diri. Mereka melakukannya bukan dengan satu pemimpin penyelamat, melainkan dengan ribuan keputusan kecil dari banyak orang biasa yang memilih menjaga aturan main. Tidak ada satu pemimpin yang bisa mengakhiri demokrasi sendirian. Tidak ada pula satu pemimpin yang bisa menyelamatkannya sendirian.

Demokrasi adalah usaha bersama. Nasibnya bergantung pada kita semua. Di tengah perang dunia, ketika masa depan kebebasan terasa di ujung tanduk, penulis E. B. White pernah diminta menjelaskan apa itu demokrasi. Jawabannya sederhana dan menggugah. Demokrasi, katanya, adalah antrean yang terbentuk dengan tertib. Ia adalah kata jangan dalam jangan main dorong. Ia adalah rasa privasi di bilik suara dan rasa kebersamaan di perpustakaan. Ia adalah surat pembaca. Ia adalah gagasan yang sampai sekarang belum terbukti salah.

Untuk menjaga demokrasi tetap hidup, kita perlu memulihkan kebiasaan dasar yang dulu melindunginya: menghormati lawan sebagai sesama warga yang sah, dan menahan diri untuk tidak memakai kekuasaan secara semena-mena. Tapi kita harus melangkah lebih jauh. Kebiasaan itu harus diperluas untuk seluruh masyarakat yang beragam. Harus benar-benar mencakup semua orang. Sedikit sekali masyarakat dalam sejarah yang berhasil menjadi banyak etnis sekaligus benar-benar demokratis. Itulah tantangan kita. Itu juga peluang kita. Kalau kita berhasil, kita sudah membuktikan sesuatu yang belum pernah dibuktikan siapa pun.