Oleh Erwin Basrin
Di pusat Kota Bengkulu berdiri Benteng Marlborough. Anak sekolah datang
ke sana untuk berfoto. Wisatawan naik ke dinding benteng untuk melihat laut.
Jarang ada yang bertanya mengapa sebuah perusahaan dagang dari London membangun
benteng sebesar itu di pantai barat Sumatra pada awal abad ke-18. Jawabannya
sederhana: lada. Tetapi di balik lada itu ada cerita yang jauh lebih besar,
yaitu cerita tentang bagaimana sistem ekonomi yang kita sebut kapitalisme
lahir, dan siapa yang menanggung biaya kelahirannya.
Sekarang mari kita bahas pertanyaan ini sekaligus memetakan perdebatan
panjang para sejarawan tentang asal-usul kapitalisme, Saya juga mengambil
temuan-temuan sejarah dari perdebatan itu, lalu membacanya dari Bengkulu, dimana
tulisan ini saya buat di atas tanahnya.
Pertama, kita perlu sepakat dulu tentang apa itu kapitalisme. Pedagang
dan rentenir sudah ada sejak zaman kuno. Mereka membeli murah dan menjual
mahal. Mereka meminjamkan uang dengan bunga. Tetapi mereka belum mengubah cara
orang bekerja dan berproduksi. Petani tetap menggarap tanahnya sendiri. Tukang
tetap memiliki alatnya sendiri. Kapitalisme baru lahir ketika produsen
dipisahkan dari alat produksinya. Petani kehilangan tanah. Tukang kehilangan
bengkel. Mereka lalu terpaksa menjual tenaganya kepada orang lain demi upah.
Hubungan inilah, antara pemilik modal dan buruh upahan, yang menjadi inti
kapitalisme.
Pemisahan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Karl Marx menyebut
prosesnya akumulasi primitif. Di Inggris, bentuk utamanya adalah pemagaran
tanah (enclosure) yang berlangsung dari abad ke-16 sampai abad ke-18. Tuan
tanah memagari padang penggembalaan dan ladang yang selama ratusan tahun
dipakai bersama oleh warga desa. Tanah bersama berubah menjadi milik pribadi.
Warga yang dulu bisa menggembalakan sapi atau mengambil kayu bakar di sana
kehilangan sumber hidupnya. Sebagian menjadi buruh tani. Sebagian pindah ke
kota dan menjadi buruh pabrik.
Proses ini juga tidak hanya terjadi di Inggris. Di Italia, perampasan
tanah petani sudah dimulai pada abad ke-13 dan ke-14. Di lembah Sungai Po,
tanah paling subur di Italia, pertanian kapitalis sudah umum. Menjelang
pertengahan abad ke-15, sisa-sisa perhambaan feodal sudah hilang di seluruh
semenanjung Italia. Orang bisa menjual tenaganya dengan bebas, tetapi itu juga
berarti mereka tidak punya pilihan lain selain menjualnya.
Seberapa cepat buruh upahan bertambah? Gregory King, seorang ahli
statistik Inggris yang menulis pada akhir abad ke-17, mencatat bahwa sampai 40
persen penduduk Inggris saat itu hidup dari upah. Sejarawan Belanda Jan de Vries
menemukan bahwa pada abad ke-17, upah sudah menjadi sumber pendapatan
terpenting di sebagian besar Eropa barat laut.
Ada satu hal yang sering terlewat dalam pelajaran sejarah di sekolah
kita. Pada saat kapitalisme mulai tumbuh, Eropa bukan pusat dunia. Eropa justru
berada di pinggiran. Di China, Jepang, India, dan Timur Tengah, kemampuan
produksi sama majunya atau bahkan lebih maju daripada di Eropa. Kain sutra
China, kain katun India, porselen, dan rempah-rempah Nusantara adalah barang
yang diinginkan orang Eropa. Sebaliknya, Eropa hampir tidak punya barang yang
diinginkan Asia.
Lalu dengan apa Eropa membayar? Dengan logam mulia. Antara 1470 dan 1530,
tambang emas dan perak di Tirol, Pegunungan Erz di perbatasan Saxonia dan
Bohemia, serta wilayah Hongaria dan Slovakia berkembang pesat. Tambang-tambang
ini dikelola secara kapitalis dan mempekerjakan puluhan ribu buruh upahan. Emas
dan perak dari Eropa Tengah hampir menjadi satu-satunya barang yang bisa
ditukar orang Eropa dengan sutra, rempah, dan porselen dari China, dunia
Melayu, dan India. Setelah 1530, perak dari Amerika yang dirampas bangsa
Spanyol mengambil alih peran itu dan membuka perdagangan dunia yang jauh lebih
besar.
Di sinilah Nusantara masuk ke dalam cerita. Rempah-rempah kita adalah
salah satu alasan orang Eropa berlayar mengelilingi Afrika dan menyeberangi
samudra. Belanda kemudian menjadi pusat pasar dunia pada abad ke-17. Kapal
dagangnya menguasai perdagangan ikan, gandum, dan kayu di Eropa, serta
perdagangan rempah, gula, bulu binatang, sutra, dan kain wol yang jauh lebih
menguntungkan. Belanda juga mengembangkan bank, asuransi, dan perusahaan saham
gabungan. Salah satu perusahaan saham gabungan pertama dan terbesar adalah
Perusahaan Hindia Timur Belanda, yang kita kenal sebagai VOC.
Sejarawan Giovanni Arrighi mencatat satu inovasi penting VOC. Perusahaan
ini memasukkan biaya perang ke dalam struktur perusahaan dagang swasta.
Artinya, VOC bukan sekadar pedagang. Ia punya tentara, kapal perang, dan
benteng sendiri. Ia bisa berperang, membuat perjanjian dengan raja-raja lokal,
dan memaksakan monopoli. Marx menggambarkan cara modal dagang seperti ini
bekerja. Keuntungan terbesarnya tidak datang dari membuat barang, tetapi dari
menjadi perantara antara wilayah yang menghasilkan barang dan wilayah yang
membelinya, sambil memeras keduanya. Marx juga menulis bahwa harta yang direbut
di luar Eropa melalui penjarahan, perbudakan, dan pembunuhan mengalir kembali
ke negeri induk dan diubah menjadi modal di sana.
Ada satu catatan Marx yang sangat relevan bagi kita. Modal dagang bisa
melarutkan hubungan sosial lama. Tetapi jika penguasa lokal di wilayah
penghasil cukup kuat, modal dagang justru bisa memperkuat hubungan lama yang
menindas. Pedagang Eropa tidak perlu membangun pabrik di Sumatra atau Maluku.
Mereka cukup bekerja sama dengan penguasa setempat untuk memaksa rakyat menanam
dan menyerahkan hasil bumi dengan harga yang ditetapkan.
Pola itulah yang terjadi di Bengkulu. Perusahaan Hindia Timur Inggris
(EIC) datang ke Bengkulu pada akhir abad ke-17 untuk mencari lada setelah
Belanda menguasai Banten. Inggris membangun Benteng Marlborough pada awal abad
ke-18. Untuk menjamin pasokan, EIC membuat perjanjian dengan para pemimpin
lokal yang mewajibkan rakyat menanam lada dalam jumlah tertentu per keluarga
dan menjualnya hanya kepada perusahaan dengan harga yang ditetapkan perusahaan.
Petani tidak bebas memilih tanaman. Petani tidak bebas memilih pembeli.
Bengkulu tetap menjadi milik Inggris sampai 1824, ketika Inggris menukarnya
dengan Malaka milik Belanda melalui Traktat London.
Setelah itu, Belanda menerapkan pola serupa dalam skala yang lebih besar.
Mulai 1830, pemerintah kolonial Hindia Belanda menjalankan Sistem Tanam Paksa
(Cultuurstelsel). Petani di Jawa dan sebagian Sumatra diwajibkan menyisihkan sebagian
tanah dan tenaganya untuk menanam kopi, gula, nila, dan tanaman ekspor lain.
Hasilnya diserahkan kepada pemerintah dengan harga murah, lalu dijual di Eropa
dengan untung besar. Keuntungan ini masuk ke kas kerajaan Belanda dan dipakai
untuk membangun negeri itu.
Pertanyaan pentingnya: seberapa besar sumbangan koloni terhadap kelahiran
kapitalisme industri di Eropa? Di sini para sejarawan berbeda pendapat dengan
tajam.
Pada 1944, sejarawan Trinidad Eric Williams menerbitkan Capitalism and
Slavery. Ia berpendapat bahwa keuntungan dari perdagangan budak dan perkebunan
gula di Karibia membuka jalan bagi Revolusi Industri di Inggris. Banyak
sejarawan Inggris menolak tesis ini. Mereka meragukan angka keuntungan
perbudakan yang dipakai Williams. Mereka berpendapat bahwa modal untuk industri
sudah tersedia di dalam ekonomi Inggris sendiri. Robert Brenner, sejarawan dari
University of California, juga menolak. Menurut Brenner, modal yang dibutuhkan
untuk membangun pabrik-pabrik pertama relatif kecil. Yang menentukan adalah
perubahan hubungan sosial di pedesaan Inggris, yaitu hilangnya petani yang
menguasai tanah sendiri dan munculnya petani penyewa yang harus bersaing di
pasar.
Tetapi data yang muncul sejak 1980-an lebih banyak mendukung Williams.
Ekspor Inggris mencakup lebih dari 56 persen seluruh produksi industrinya pada
periode 1700 sampai 1760, dan lebih dari 46 persen pada periode 1780 sampai
1800. Pasar utamanya adalah Amerika Utara, Karibia, dan Amerika Latin. Pada
1770, perdagangan Atlantik diperkirakan menyumbang sampai 55 persen pembentukan
modal tetap bruto di Inggris. Pada 1982, Stanley Engerman dan Patrick O'Brien
menunjukkan bahwa sampai 50 persen tenaga kerja non-pertanian di Inggris dan
Wales bekerja untuk produksi ekspor. Ekonom India Utsa Patnaik menghitung
besarnya kekayaan yang ditarik Inggris dari perkebunan budak dan dari India
melalui pajak dan ekspor ulang hasil koloni.
Di jantung ekonomi Atlantik itu ada perbudakan. Pada abad ke-16, sekitar
370.000 orang Afrika diculik dan diperbudak. Pada abad ke-18, jumlahnya
mencapai sedikitnya 6.130.000 orang. Pada 1800, ada lebih dari 3 juta budak di
benua Amerika, padahal angka kematian mereka sangat tinggi. Sejarawan Robin
Blackburn menyebut perbudakan di Dunia Baru sebagai bentuk akumulasi primitif.
Para budak dipaksa bekerja dengan kekerasan fisik, bukan dengan tekanan pasar.
Menurut Blackburn, jika akumulasi primitif di dalam Inggris sudah tuntas
sekitar 1700, prosesnya diperpanjang lebih dari seabad di seberang lautan
melalui perbudakan.
Di India, Inggris menghancurkan industri tekstil yang dulu menjadi salah
satu yang terbesar di dunia. Kain katun India yang dulu dicari pasar Eropa
digantikan kain buatan pabrik Manchester. Inggris juga menyedot pajak dari
India dengan dalih membayar biaya pemerintahan yang baik. Pola serupa terjadi
di Irlandia. Tuan tanah Inggris yang sebagian besar tinggal jauh dari tanahnya
menarik sewa setinggi mungkin, sehingga petani Irlandia tidak pernah bisa
menabung untuk memperbaiki usahanya.
Ekonom Mesir Samir Amin menyebut proses ini pertukaran tidak setara. Marx
sudah menulisnya jauh sebelumnya dalam Grundrisse. Dua bangsa bisa terus
berdagang, bahkan dalam skala yang terus membesar, tanpa sama-sama untung
dengan kadar yang setara. Satu bangsa bisa terus mengambil sebagian kerja lebih
dari bangsa lain tanpa memberi apa pun sebagai gantinya.
Perdebatan ini mendapat bahan baru dari sejarawan China Kenneth Pomeranz
dalam bukunya The Great Divergence (2000). Pomeranz membandingkan wilayah
paling maju di Eropa, yaitu Inggris, dengan wilayah paling maju di China, yaitu
delta Sungai Yangtze. Ia menemukan bahwa sampai sekitar 1800, keduanya mirip.
Tingkat produktivitas, pendapatan per orang, dan pasar tanah serta tenaga kerja
sebanding. Keunggulan Inggris dalam teknologi industri diimbangi keunggulan
China dalam teknologi pertanian. Menjelang akhir abad ke-18, keduanya sama-sama
mulai kekurangan tanah, bahan baku, dan serat.
Lalu mengapa jalannya berbeda setelah 1800? Menurut Pomeranz, Inggris
punya jalan keluar yang tidak dimiliki China, yaitu koloni di Amerika. Inggris
bisa menukar barang pabrik dengan gula, gandum, kapas, dan kayu yang dihasilkan
budak di tanah jajahan. Dengan begitu, Inggris tidak perlu mengorbankan tanah
dan tenaga kerjanya sendiri untuk menghasilkan bahan-bahan itu. Ekonom Robert
Allen pada 2009 menghitung ulang data pertanian kedua wilayah dengan memasukkan
daging, mentega, wol, babi, ayam, kapas, dan murbei. Hasilnya menguatkan
Pomeranz. Produktivitas dan pendapatan di China setara dengan Inggris sampai
1800.
Brenner dan rekannya Christopher Isett membantah. Mereka berpendapat
bahwa perbedaan sudah ada jauh sebelum 1800, dan sumbernya adalah hubungan
sosial. Di delta Yangtze, petani dan tuan tanah punya akses langsung ke tanah
dan sewa, sehingga tidak ada tekanan pasar untuk meningkatkan produktivitas. Di
Inggris, petani sudah kehilangan tanah dan harus bersaing. Allen sendiri
menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja pertanian di Inggris naik sedikit
lebih dari 50 persen antara 1500 dan 1750, tetapi pada abad ke-16 justru turun.
Artinya, keunggulan hubungan sosial kapitalis butuh waktu berabad-abad untuk
terlihat.
Satu pertanyaan lagi: apakah rakyat biasa di Inggris ikut menikmati
kelahiran kapitalisme industri? Perdebatan soal ini berlangsung hampir seabad.
Pada 1926, sejarawan John Clapham menghitung bahwa upah rata-rata buruh
industri dan pertanian naik sekitar 60 persen antara 1790 dan 1850. Sejarawan
R. M. Hartwell juga berpendapat bahwa taraf hidup membaik. Eric Hobsbawm dan E.
P. Thompson membantah. Mereka menunjukkan bahwa konsumsi pangan menurun,
kota-kota industri kotor dan sesak, dan buruh lebih tidak aman daripada
sebelumnya. Thompson menulis dengan sinis bahwa bagian buruh dari kemajuan
ekonomi hanyalah lebih banyak kentang, beberapa helai pakaian katun, sabun,
lilin, sedikit teh dan gula, serta banyak sekali artikel di jurnal sejarah
ekonomi.
Penelitian terbaru cenderung membenarkan pandangan yang lebih muram.
Hans-Joachim Voth, dalam Cambridge Economic History of Modern Britain (2004),
merangkum bahwa upah riil tidak naik sebanyak yang dihitung sebelumnya.
Kenaikan yang ada kemungkinan besar berasal dari jam kerja yang lebih panjang
dan kerja yang lebih berat. Angka kematian bayi tetap tinggi. Harapan hidup dan
tinggi badan rata-rata orang dewasa rendah sepanjang paruh pertama abad ke-19.
Mengapa semua ini penting bagi kita di Bengkulu hari ini? Karena pola
perampasan tanah yang menjadi syarat lahirnya kapitalisme tidak berhenti di
masa lalu. Pada 1870, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Undang-Undang
Agraria yang disertai pernyataan domein. Tanah yang tidak bisa dibuktikan
sebagai milik pribadi dinyatakan sebagai milik negara. Tanah ulayat dan tanah
adat yang dikelola bersama oleh masyarakat, seperti tanah marga di Bengkulu,
tidak punya bukti tertulis. Tanah-tanah itu kemudian disewakan kepada
perusahaan perkebunan swasta Eropa untuk jangka panjang. Logika ini mirip
dengan pemagaran tanah bersama di Inggris berabad-abad sebelumnya.
Hari ini, sengketa antara masyarakat dan perusahaan pemegang Hak Guna
Usaha perkebunan sawit masih terjadi di banyak kabupaten di Bengkulu. Petani
yang dulu menanam karet, kopi, atau padi ladang di tanah warisan nenek
moyangnya mendapati tanah itu sudah masuk dalam peta konsesi. Sebagian kemudian
bekerja sebagai buruh harian lepas di kebun yang sama. Mereka menjadi persis
seperti yang digambarkan para sejarawan tentang Inggris abad ke-16: produsen
yang terpisah dari alat produksinya, yang harus menjual tenaganya untuk
bertahan hidup.
Tentu, para pendukung perkebunan besar punya argumen. Perkebunan membuka
lapangan kerja, menyumbang devisa, dan membangun jalan di daerah terpencil.
Argumen ini mirip dengan argumen Clapham dan Hartwell tentang Revolusi Industri.
Perdebatan antara kedua pihak pada akhirnya bermuara pada pertanyaan yang sama:
siapa yang menanggung biaya, dan siapa yang menikmati hasilnya.
Bayangkan seorang petani lada di sebuah dusun di pedalaman Bengkulu
sekitar tahun 1750. Pagi itu ia memikul karung lada kering menuruni bukit
menuju gudang perusahaan di pesisir. Kepala dusunnya sudah menandatangani
perjanjian dengan orang Inggris, dan karena itu setiap keluarga di dusun wajib
menyerahkan lada dalam jumlah tertentu setiap tahun. Di gudang, seorang juru
tulis menimbang karungnya dan mencatat angka di buku besar. Ia menerima
pembayaran sesuai harga yang sudah ditetapkan perusahaan, tanpa ada
tawar-menawar. Di luar gudang, kapal-kapal besar menunggu di laut untuk membawa
lada itu ke London. Ia berjalan pulang ke dusunnya sore itu, melewati kebun
lada yang harus ia rawat lagi esok hari, sementara beberapa bulan kemudian, di
sebuah kantor di London, para pemegang saham perusahaan menghitung dividen
mereka.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar