Di Jerman Timur, orang memesan
mobil lalu menunggu. Bukan menunggu seminggu atau sebulan. Daftar tunggu mobil
Trabant bisa lebih dari sepuluh tahun. Kamu memesan saat anak lahir, dan
mobilnya datang saat anak itu hampir masuk SMP.
Itu bukan lelucon. Itu cara
kerja sehari-hari di banyak negara sosialis abad ke-20. Bukan karena perang.
Bukan karena bencana alam. Tapi karena begitulah sistem itu dirancang. tulisan
ini mau menjelaskan kenapa, dengan contoh-contoh nyata.
Sosialisme negara abad ke-20
punya janji yang gampang dipahami. Hapus pemilik modal. Serahkan pabrik dan
tanah ke negara. Negara mengatur produksi demi rakyat, bukan demi laba. Bahkan
dalam teori Marx, lama-lama negara akan melemah dan hilang dengan sendirinya karena
kelas sosial sudah lenyap.
Yang terjadi justru
kebalikannya. Negara tidak mengecil. Negara membengkak. Ekonomi modern butuh
banyak orang untuk mengaturnya. Maka lahirlah lapisan pejabat raksasa: para
perencana, manajer pabrik, dan pengurus partai. Di Uni Soviet, kelompok ini
punya nama resmi, yaitu nomenklatura.
Nomenklatura sebenarnya adalah
daftar jabatan penting. Siapa yang boleh mengisi jabatan itu ditentukan oleh
partai. Mereka mengatur pemerintahan, industri, pertanian, sampai pendidikan.
Untuk naik posisi, kamu butuh restu partai, bukan suara rakyat.
Banyak orang menyebut kelompok
ini kelas baru. Yang menarik, kritik ini tidak datang dari musuh kapitalis
saja, tapi justru dari dalam gerakan kiri sendiri. Leon Trotsky, salah satu
tokoh Revolusi Rusia, menulis dalam The Revolution Betrayed (1936) bahwa
birokrasi Soviet sudah berubah menjadi kasta istimewa. Milovan Djilas, mantan
pejabat tinggi Yugoslavia, menulis The New Class (1957). Ia menyimpulkan
revolusi justru melahirkan kelas penguasa baru, bukan masyarakat tanpa kelas.
Djilas dipenjara gara-gara buku itu. Belakangan, Mikhail Voslensky, orang dalam
yang membelot, menulis Nomenklatura (1980) dan memperkuat gambaran tersebut.
Kelas baru ini hidup di dunia
yang lain. Warga biasa dijatah ruang tinggal yang sempit. Aturannya sekitar
sembilan meter persegi per orang. Kalau lebih, kelebihannya bisa disita. Pada
praktiknya, rata-rata orang Soviet hanya punya sekitar tujuh meter persegi.
Sementara itu, pejabat tinggi menikmati dacha atau vila, toko khusus, kantin
murah, dan liburan di sanatorium milik negara.
Simbol status mereka kadang
sepele tapi telak. Punya beberapa pesawat telepon di atas meja, misalnya. Satu
telepon khusus untuk memberi perintah ke bawahan. Barang yang langka dan susah
dicari rakyat biasa, mudah mereka dapatkan. Di atas kertas semua setara. Di
lapangan, jarak antara penguasa dan rakyat justru menganga.
Ini bagian yang paling sering
disalahpahami. Kelangkaan di negara-negara ini bukan kecelakaan sesekali. Itu
sifat bawaan sistemnya.
Ekonom Hungaria Janos Kornai
menjelaskannya dalam Economics of Shortage (1980). Ia memperkenalkan istilah
soft budget constraint, atau batas anggaran yang lunak. Maksudnya begini:
perusahaan negara tidak pernah benar-benar takut bangkrut. Kalau rugi, negara
akan menalanginya. Pabrik yang payah jarang dibiarkan tutup.
Akibatnya, pabrik mengejar
target produksi, bukan efisiensi. Mereka menimbun bahan baku dan tenaga kerja
sebanyak-banyaknya supaya target tercapai. Biaya bukan urusan utama. Hasilnya
bisa ditebak: pemborosan, proyek mangkrak, dan rak toko yang sering kosong.
Studi terbaru di The Economic History Review (2024) menegaskan pola ini. Sistem
semacam ini cukup ampuh untuk memacu pertumbuhan cepat pada masa awal
industrialisasi, dari 1930-an sampai 1950-an. Tapi mesinnya tersendat begitu
ekonomi makin rumit sejak 1960-an.
Antrean panjang di depan toko
Soviet menjadi gambar paling ikonik dari era ini. Anehnya, banyak orang sebenarnya
punya uang, tapi tidak bisa membelanjakannya. Akses ke barang tidak ditentukan
oleh uang, melainkan oleh status dan koneksi. Muncul pula praktik yang disebut
blat, yaitu jaringan saling bantu dan kenalan untuk mendapatkan barang langka.
Punya uang saja tidak cukup. Kamu harus kenal orang yang tepat.
Rumania di bawah Nicolae
Ceausescu adalah contoh paling kelam. Pada 1970-an, negara ini menumpuk utang
besar ke bank-bank asing, sekitar 10 miliar dolar. Lalu Ceausescu mengambil
keputusan ekstrem: lunasi semua utang itu secepat mungkin. Banyak negara lain
yang kena masalah serupa memilih menjadwal ulang utang. Ceausescu menolak. Para
ahli sering menyebut keputusan ini tidak masuk akal.
Caranya brutal. Mulai 1981,
hampir semua yang bisa dijual diekspor demi mengumpulkan devisa. Akibatnya
rakyat kekurangan di negeri sendiri. Makanan dijatah pakai kupon. Daging, susu,
minyak, dan gula diatur jumlahnya per orang per bulan. Listrik, gas, dan
pemanas ikut dijatah. Siaran televisi dipangkas jadi dua sampai tiga jam
sehari. Di rumah, kadang hanya boleh ada satu bohlam 15 watt per ruangan.
Padahal Rumania memproduksi listrik per kepala lebih banyak daripada Spanyol
atau Italia.
Gambar yang paling diingat
orang sederhana saja. Malam hari kota gelap gulita, sementara setiap jendela
istana Ceausescu benderang. Istana raksasa itu, yang kini jadi gedung parlemen,
menelan biaya miliaran dolar di tengah penghematan. Konsumsi nasional anjlok
sekitar 25 persen pada pertengahan 1980-an. Ada perkiraan bahwa ribuan anak
meninggal akibat kekurangan gizi pada masa itu.
Rumania akhirnya melunasi
seluruh utang luar negerinya pada April 1989. Itu menjadikannya satu-satunya
negara Blok Timur yang benar-benar bebas utang di era komunis. Tapi harganya
mahal. Beberapa bulan kemudian rakyat memberontak. Ceausescu dan istrinya
ditangkap lalu dieksekusi pada Desember 1989. Pelajarannya keras. Ketika satu
orang beserta birokrasi patuh di sekelilingnya bisa menentukan nasib jutaan
orang tanpa harus mempertanggungjawabkannya, penderitaan bisa berlangsung lama
sebelum ada yang berani melawan.
Tidak semua negara sosialis
meniru model komando Soviet. Yugoslavia mencoba jalan lain. Dari 1945 sampai
1991, negara ini membangun sistem yang disebut swakelola buruh atau
self-management. Pabrik bukan milik negara pusat, melainkan milik sosial. Para
buruh punya hak ikut mengatur tempat kerja lewat dewan. Pasar tetap dipakai
untuk mengarahkan produksi dan perdagangan. Banyak orang melihatnya sebagai
jalan tengah antara kapitalisme dan perencanaan ala Soviet.
Model ini menarik banyak
pengagum. Para reformis anti-Stalin di Eropa Timur menjadikannya contoh. Kaum
sosialis demokratik di Barat menganggapnya versi sosialisme yang lebih
manusiawi. Yang menarik, sebagian pemikir degrowth dan pasca-pertumbuhan hari
ini pun melirik Yugoslavia. Mereka melihat benih gagasan soal ekonomi yang
dikelola bersama dari bawah, bukan dari meja birokrat. Ini menyambung langsung
dengan apa yang dicari Saito.
Tapi jangan buru-buru
meromantisasi. Penelitian terbaru memberi catatan penting. Sebagian sejarawan
menilai swakelola juga dipakai untuk mendisiplinkan buruh, bukan semata
memberdayakan mereka. Konflik sosial tetap pecah. Ada pemogokan penambang di
Slovenia pada 1957 sampai 1958, lalu protes mahasiswa besar pada 1968. Secara
ekonomi, sistem ini tampak sukses sampai akhir 1970-an. Setelah 1979, saat
pinjaman luar negeri mengering, pertumbuhan berhenti. Lalu datang stagnasi,
utang, dan inflasi, masalah yang sama persis dengan tetangga-tetangga
sosialisnya.
Jadi Yugoslavia bukan surga,
tapi juga bukan kegagalan total. Ia membuktikan satu hal yang berguna: ada
ruang untuk versi sosialisme yang lebih demokratis di tempat kerja. Tapi ia
juga menunjukkan bahwa swakelola saja tidak otomatis menyelesaikan soal utang,
efisiensi, dan tekanan pasar global. Negara ini akhirnya pecah pada awal
1990-an, meski pemicu utamanya lebih banyak soal nasionalisme dan politik
ketimbang ekonomi semata.
Model komando juga sampai ke
Asia, dan di Tiongkok hasilnya paling tragis. Pada 1958, Mao Zedong meluncurkan
Lompatan Jauh ke Depan, nama lain dari Rencana Lima Tahun kedua. Targetnya
ambisius: kejar industrialisasi secepat mungkin. Petani digiring masuk ke
komune-komune raksasa. Properti pribadi dihapus. Banyak petani ditarik dari
sawah untuk membuat baja di tungku-tungku kecil di belakang rumah.
Hasilnya bencana. Produksi
pangan anjlok. Negara justru mengalihkan sumber daya pertanian ke industri dan
menarik gabah dari petani secara berlebihan. Sebuah studi ekonomi yang
berpengaruh berjudul The Great Leap Forward: Anatomy of a Central Planning
Disaster (2005) memperkirakan sekitar 61 persen penurunan output berasal dari pengalihan
sumber daya dan penarikan gabah yang berlebihan ini, bukan semata akibat cuaca
buruk. Kelaparan besar melanda dari 1959 sampai 1961. Perkiraan jumlah korban
sangat lebar, dari sekitar 15 juta sampai puluhan juta jiwa, dan angka pastinya
masih diperdebatkan para sejarawan sampai sekarang.
Bagian yang paling nyambung
dengan tulisan ini adalah soal pertanggungjawaban. Pada 1959, dalam Konferensi
Lushan, Menteri Pertahanan Peng Dehuai memberanikan diri memperingatkan Mao
soal dampak kebijakan tersebut. Mao menolak mengakui kesalahan. Ia malah
menuntut kepatuhan penuh dan melancarkan kampanye anti-kanan untuk membungkam
para pengkritik. Akibatnya, kabar buruk berhenti mengalir ke atas. Pejabat di
bawah takut melapor apa adanya. Bahkan kunjungan Mao ke desa pun diatur rapi,
dengan petani disuruh memindahkan tanaman padi di sepanjang rutenya agar
terlihat seperti panen melimpah. Saat orang yang berkuasa hanya mau mendengar
kabar baik, sistem kehilangan kemampuan mengoreksi diri.
Pemerintah mulai membalik kebijakan
ini pada awal 1960-an. Lahan pribadi dan alat dikembalikan ke petani, sistem
komune dipreteli, dan keahlian kembali dihargai di atas semangat ideologis.
Pelajarannya searah dengan Rumania. Birokrasi komando yang takut pada pemimpin
bisa mengubah satu target yang salah menjadi tragedi berskala besar.
Vietnam menempuh jalur yang
sedikit berbeda, dan akhirnya berbelok. Dari 1976 sampai 1985, Vietnam yang
sudah bersatu menjalankan perencanaan terpusat. Hasilnya pahit. Pendapatan per
kapita hanya sekitar 125 sampai 200 dolar setahun, menempatkan Vietnam di
antara negara paling miskin di dunia. Barang langka, produksi macet, dan
inflasi meroket sampai sekitar 700 persen menjelang akhir 1986. Yang menarik,
partai yang berkuasa sendiri akhirnya menunjuk biang keladinya, yaitu mekanisme
terpusat birokratis yang bergantung pada subsidi negara. Pada Kongres Partai
keenam, Desember 1986, Vietnam meluncurkan Doi Moi atau pembaruan. Mereka
membongkar perencanaan terpusat, memberi petani lebih banyak kebebasan, dan membuka
diri ke pasar. Vietnam tidak membuang label sosialis, tapi meninggalkan model
birokrat yang mengatur semuanya dari atas.
Apakah semuanya buruk? tidak
sesederhana itu, dan penting untuk jujur soal ini. Sistem ini menjamin
pekerjaan, pendidikan murah, dan perumahan dasar. Ia mendorong industrialisasi
cepat dan menaikkan angka melek huruf secara besar-besaran. Bagi banyak orang,
ada rasa aman yang nyata di tingkat paling dasar.
Para ahli pun masih berdebat
soal akar masalahnya. Sebagian, seperti Trotsky, menyalahkan hilangnya
demokrasi dan menguatnya birokrasi. Sebagian lain, seperti Kornai, menyimpulkan
bahwa masalahnya ada pada perencanaan tanpa pasar dan harga itu sendiri. Dua
sudut pandang ini masih dipakai orang sampai hari ini, dan keduanya punya bukti
masing-masing.
Ada satu hal yang sering
dilupakan. Kelas birokrat ini tidak lenyap begitu saja saat Uni Soviet runtuh
pada 1991. Banyak mantan nomenklatura malah menjadi pemain utama dalam ekonomi
dan politik pasca-Soviet. Sebuah perkiraan pada 2022 menyebut sekitar 60 persen
elite di lingkaran kekuasaan Putin punya latar belakang nomenklatura. Birokrat
lama berganti baju, lalu tetap memegang kendali.
Inilah salah satu alasan
kenapa banyak pemikir kiri masa kini sengaja menjauh dari model ini. Dalam buku
Slow Down, misalnya, Kohei Saito tegas menolak sosialisme yang diatur birokrat
dari atas. Ia mencari bentuk yang lebih demokratis, yang dikelola bersama dari
bawah. Sejarah abad ke-20 menjadi pengingat kenapa kehati-hatian itu masuk
akal.
Buat pembaca Indonesia, ini
bukan sekadar cerita negeri jauh. Kita akrab dengan birokrasi yang besar, badan
usaha milik negara, dan urusan perizinan yang berbelit. Pelajaran intinya bukan
negara selalu jahat, dan bukan pula pasar selalu benar. Pelajarannya soal
kekuasaan dan pertanggungjawaban. Ketika segelintir orang memegang kendali
tanpa harus menjawab kepada publik, hasilnya cenderung mirip di mana saja: yang
di atas nyaman, yang di bawah antre.
Jadi sosialisme negara abad
ke-20 tidak tersandung karena orang-orangnya kurang ikhlas. Ia tersandung pada
rancangannya sendiri. Negara yang seharusnya melemah malah tumbuh jadi raksasa.
Kelas yang seharusnya hilang malah lahir kembali dengan wajah baru.
Mobil Trabant tadi akhirnya
tetap datang, sepuluh tahun kemudian. Pertanyaan yang lebih penting: sistem
seperti apa yang memaksa orang menunggu selama itu, dan siapa saja yang tidak
perlu antre sama sekali? Jawaban atas dua pertanyaan itu menjelaskan hampir
seluruh ceritanya.
Tulisan ini terinspirasi setelah membaca buku Slow Down Kohei Saito, Erwin Basrin. 2026.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar